Sebanyak seribu anak yang sebelumnya terpaksa menghentikan pendidikannya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kini mendapat kesempatan kedua untuk bangkit melalui program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Meski tanpa ijazah formal, para peserta diharapkan bisa mandiri dan memiliki daya saing di pasar kerja.

Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui dua jalur pendidikan nonformal, yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pendidikan Alternatif untuk Masa Depan yang Lebih Cerah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Program ini, menurutnya, menjadi bagian dari strategi untuk menghidupkan kembali pendidikan nonformal yang relevan dan fleksibel.

“Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya ijazah, tetapi kompetensi nyata. Program ini membuka jalan agar anak-anak putus sekolah tetap bisa bersaing di dunia kerja atau bahkan membuka usaha sendiri,” jelas Mu’ti dalam pernyataan resminya, Rabu (2/7/2025).

Mu’ti juga menyoroti bahwa faktor ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas di berbagai daerah masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Selain itu, pernikahan dini dan pekerja anak turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pendidikan, terutama di tingkat menengah kejuruan.

Data dan Cakupan Program

Berdasarkan data Dapodik 2024 yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikdasmen, tingkat putus sekolah tertinggi tercatat di jenjang SMK dengan jumlah mencapai 9.391 siswa (0,19%). Diikuti oleh jenjang SD sebanyak 38.540 siswa (0,16%), SMP sebanyak 12.210 siswa (0,12%), dan SMA sebanyak 6.716 siswa (0,13%).

Melalui program PKK dan PKW, pemerintah berharap dapat menekan angka tersebut secara signifikan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa peserta program akan menjalani pelatihan intensif selama satu hingga dua bulan, tergantung bidang keterampilan yang diambil.

“Pelatihan ini memberikan bekal praktis yang bisa langsung diterapkan di lapangan kerja. Bahkan banyak LKP yang sudah bermitra dengan industri, sehingga peserta bisa langsung bekerja dalam waktu satu tahun setelah lulus,” kata Tatang.

Pemerataan Kesempatan di Seluruh Indonesia

Program pelatihan ini akan dijalankan di 33 provinsi dan melibatkan 245 LKP, termasuk di daerah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengusulkan calon peserta, khususnya dari kelompok usia produktif yang putus sekolah di tingkat SMK.

Tak hanya berorientasi pada pekerjaan, program ini juga memberikan dukungan bagi peserta yang ingin berwirausaha. Melalui jalur PKW, peserta mendapatkan bantuan modal usaha dan pendampingan bisnis agar bisa memulai usaha kecil. Modal tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan atau bahan baku sesuai bidang pelatihan yang diikuti.

Sertifikasi dan Pengakuan Kompetensi

Peserta yang mengikuti program ini tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga menjalani uji kompetensi yang diakui secara nasional. Sertifikat kompetensi tersebut dapat menjadi pengganti formalitas ijazah dalam proses melamar kerja, terutama di sektor-sektor industri yang lebih mengutamakan keahlian dibanding latar belakang pendidikan formal.

Kesimpulan: Akses Pendidikan Tak Harus Lewat Jalur Formal

Upaya Kemendikdasmen melalui program PKK dan PKW menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Dalam dunia yang semakin menuntut keahlian praktis, pelatihan vokasional menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang terhenti pendidikannya, khususnya dari kalangan SMK.

Pendidikan tidak selalu harus melalui ruang kelas atau bangku sekolah formal. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang menyeluruh, anak-anak putus sekolah pun bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun masa depan yang lebih baik.